General

Pacific Conference of Churches (Dewan Gereja – gereja Pasifik )mendukung tindakan hukum melawan Indonesia

Pacific Conference of Churches (Dewan Gereja-gereja Pasifik) akan mendukung tuntutan hukum formal kepada Dewan HAM PBB terhadap pelanggaran

Firma hukum HAM Prakken D’Oliveira di Belanda telah mengajukan tuntutan hukum resmi kepada Dewan HAM PBB, merinci serangkaian pelanggaran hak asasi manusia yang luas dan terus dilakukan oleh Negara Indonesia terhadap rakyat Papua Barat.

Sekretaris Jenderal PCC, Pendeta Francois Pihaatae, berada di Belanda bulan lalu dan mengatakan Yayasan Bantuan Hukum untuk Rakyat Papua Barat, dibantu oleh Firma Hukum ternama berbasis HAM di Amsterdam,Prakken D’Oliveira, telah mengajukan tuntutan resmi ke Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Tindakan itu diambil atas nama Negara Federal Republik Papua Barat dan Presidennya Forkorus Yaboisembut, serta 19 warga yang tidak disebutkan namanya dari Papua Barat.

Sebuah dokumen sejarah dan hukum yang komprehensif, telah menetapkan tuntutan terhadap beragam dan luasnya tindakan pelanggaran HAM yang diderita oleh rakyat Papua Barat mulai dari saat dianeksasi Papua Barat oleh Indonesia pada tahun 1963 sampai sekarang.
Setelah lebih dari lima puluh tahun terjadinya pembunuhan dan kehancuran di Papua Barat, kini pengadu menyampaikan bahwa sudah waktunya bagi tindakan hukum internasional.

Pengadu mendesak PBB untuk secara resmi mengutuk Negara Indonesia karena melakukan pelanggaran hak asasi manusia sistemik terhadap rakyat Papua Barat.
Diharapkan bahwa Dewan HAM akan melakukan penyelidikan fakta dan hukum menyeluruh yang mengarah ke bagian dari resolusi PBB yang mengecam pemerintah Indonesia. Selain itu, para pengadu berusaha untuk mendapatkan pengakuan atas hak-hak Papua Barat dan Deklarasi Kemerdekaan yang diproklamirkan pada 19 Oktober 2011.
Juga, para pengadu berusaha untuk secara resmi mengadakan negosiasi formal antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Federal Republik Papua Barat, dan transfer kekuasaan administratif dari bekas penjajah kepada yang berikut (pemerintah). Selain itu, PBB akan dipanggil untuk berfungsi sebagai mediator internasional.

Pihaate mengatakan pengajuan pengaduan menandai awal dari kampanye hukum untuk meningkatkan penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan masyarakat Papua Barat, serta mengakhiri kebijakan yang sedang berlangsung pelanggaran HAM sistemik yang dilakukan oleh Indonesia.

“Kami telah melihat tiga misi pencari fakta oleh PCC dan Gereja Katolik Roma untuk meninjau situasi di Papua Barat dalam tiga tahun terakhir dan laporan mereka adalah sama,” kata Pihaatae.

“Hak asasi manusia masih sedang disalahgunakan dan orang-orang menderita karena kekejaman yang dilakukan oleh pasukan keamanan dan kebijakan Indonesia terhadap restrukturisasi etnis.

“Jadi kami mendukung kerja yang dilakukan baru-baru ini di Belanda dan terus berdoa untuk orang-orang di Tanah Papua.”.

SOURCE: PCC/PACNEWS

General

Pacific Conference of Churches supports legal action against Indonesia

news-papua

The Pacific Conference of Churches will support a formal legal complaint to the UN Human Rights Council on human rights violations by Indonesia.

The Dutch human rights law firm Prakken D’Oliveira has submitted a formal legal complaint to the UN Human Rights Council, detailing a series of vast and continuing human rights violations committed by the State of Indonesia against the people of West Papua.

PCC General Secretary, Reverend Francois Pihaatae, was in the Netherlands last month and said the Foundation St. Legal Aids for the People of West Papua, assisted by the renowned Amsterdam-based human rights law firm Prakken D’Oliveira, had filed an official complaint to the United Nations Human Rights Council.

The action was taken on behalf of the Federal State Republic of West Papua (Negara Republik Federal Papua Barat) and its president Forkorus Yaboisembut, as well as 19 unnamed citizens of West Papua.

The comprehensive historical and legal document, the complaint sets out a vast and varied array of human-rights abuses suffered by the West Papuan people from the moment of Indonesian annexation of West Papua in 1963 to the present day.

After more than 50 years of death and destruction in West Papua, the complainants now submit that it is time for international legal action.

The complainants urge the UN to formally formally condemn the State of Indonesia for committing systemic human rights violations against the people of West Papua.

It is hoped that the Human Rights Council will undertake a thorough factual and legal inquiry leading to the passage of a UN resolution condemning the Indonesian government.

Additionally, the complainants strive for recognition of the rights of West Papua and the Declaration of Independence that was proclaimed on October 19th, 2011. Also, the complainants strive for the initiation of formal negotiations between the Republic State of Indonesia and the Federal State Republic of West Papua, and a transfer from administrative power from the former to the latter. Additionally, The United Nations would be called upon to serve as an international mediator.

Pihaate said the submission of the complaint marked the beginning of a legal campaign for improved self-determination and independence of the West Papuan community, as well as an end to the ongoing policy of systemic human rights violations committed by Indonesia.

“We have seen three fact-finding missions by the PCC and the Roman Catholic Church to review the situation in West Papua in the last three years and their reports are the same,” Pihaatae said.

“Human rights are still being abused and people are suffering due to the atrocities committed by security forces and the policies of Indonesia on ethnic restructuring.

“So we support the work done recently in the Netherlands and continue to pray for the people of Tannah Papua.”.

SOURCE: PCC/PACNEWS

General

Pacific Conference of Churches (Dewan Gereja – gereja Pasifik )mendukung tindakan hukum melawan Indonesia

Pacific Conference of Churches (Dewan Gereja-gereja Pasifik) akan mendukung tuntutan hukum formal kepada Dewan HAM PBB terhadap pelanggaran hak asasi manusia oleh Indonesia di Papua Barat.

Firma hukum HAM Prakken D’Oliveira di Belanda telah mengajukan tuntutan hukum resmi kepada Dewan HAM PBB, merinci serangkaian pelanggaran hak asasi manusia yang luas dan terus dilakukan oleh Negara Indonesia terhadap rakyat Papua Barat.

Sekretaris Jenderal PCC, Pendeta Francois Pihaatae, berada di Belanda bulan lalu dan mengatakan Yayasan Bantuan Hukum untuk Rakyat Papua Barat, dibantu oleh Firma Hukum ternama berbasis HAM di Amsterdam,Prakken D’Oliveira, telah mengajukan tuntutan resmi ke Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Tindakan itu diambil atas nama Negara Federal Republik Papua Barat dan Presidennya Forkorus Yaboisembut, serta 19 warga yang tidak disebutkan namanya dari Papua Barat.

Sebuah dokumen sejarah dan hukum yang komprehensif, telah menetapkan tuntutan terhadap beragam dan luasnya tindakan pelanggaran HAM yang diderita oleh rakyat Papua Barat mulai dari saat dianeksasi Papua Barat oleh Indonesia pada tahun 1963 sampai sekarang.
Setelah lebih dari lima puluh tahun terjadinya pembunuhan dan kehancuran di Papua Barat, kini pengadu menyampaikan bahwa sudah waktunya bagi tindakan hukum internasional.

Pengadu mendesak PBB untuk secara resmi mengutuk Negara Indonesia karena melakukan pelanggaran hak asasi manusia sistemik terhadap rakyat Papua Barat.
Diharapkan bahwa Dewan HAM akan melakukan penyelidikan fakta dan hukum menyeluruh yang mengarah ke bagian dari resolusi PBB yang mengecam pemerintah Indonesia. Selain itu, para pengadu berusaha untuk mendapatkan pengakuan atas hak-hak Papua Barat dan Deklarasi Kemerdekaan yang diproklamirkan pada 19 Oktober 2011.
Juga, para pengadu berusaha untuk secara resmi mengadakan negosiasi formal antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Federal Republik Papua Barat, dan transfer kekuasaan administratif dari bekas penjajah kepada yang berikut (pemerintah). Selain itu, PBB akan dipanggil untuk berfungsi sebagai mediator internasional.

Pihaate mengatakan pengajuan pengaduan menandai awal dari kampanye hukum untuk meningkatkan penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan masyarakat Papua Barat, serta mengakhiri kebijakan yang sedang berlangsung pelanggaran HAM sistemik yang dilakukan oleh Indonesia.

“Kami telah melihat tiga misi pencari fakta oleh PCC dan Gereja Katolik Roma untuk meninjau situasi di Papua Barat dalam tiga tahun terakhir dan laporan mereka adalah sama,” kata Pihaatae.

“Hak asasi manusia masih sedang disalahgunakan dan orang-orang menderita karena kekejaman yang dilakukan oleh pasukan keamanan dan kebijakan Indonesia terhadap restrukturisasi etnis.

“Jadi kami mendukung kerja yang dilakukan baru-baru ini di Belanda dan terus berdoa untuk orang-orang di Tanah Papua.”.

SOURCE: PCC/PACNEWS

General

Rakyat Papua Menuntut Hukum Internasional Atas Pelanggaran HAM yang dilakukan indonesia

Amsterdam, Belanda, 25 Juni 2016.

Rakyat Papua Barat menuntut tindakan hukum internasional dari PBB terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang tersistematis yang dilakukan oleh Indonesia. Badan Hukum internasional yang berkecimpung dalam hak asasi manusia, Prakken d’Oliveira telah mengajukan tuntutan hukum resmi kepada Dewan HAM PBB, sekaligus merinci serangkaian pelanggaran hak-hak asasi manusia yang luas dan terus menerus dilakukan oleh Negara Indonesia terhadap rakyat Papua Barat.

Yayasan Bantuan Hukum untuk Rakyat Papua Barat, dibantu oleh Badan Hukum ternama berbasis hak2 asasi manusia di Amsterdam, Prakken d’Oliveira, telah mengajukan tuntutan resmi ke Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, atas nama Pemerintah Republik Federal Negara Papua barat (Negara Republik federal Papua barat) dan Presidennya Forkorus Yaboisembut, serta atas nama sembilan belas warga yang tidak disebutkan namanya dari Papua barat.

demand action now

Permintaan Atas Tindakan Hukum

Sebuah dokumen sejarah dan hukum yang komprehensif, telah menetapkan tuntutan terhadap beragam dan luasnya tindakan pelanggaran HAM yang diderita oleh rakyat Papua Barat mulai dari saat dianeksasi Papua Barat oleh Indonesia pada tahun 1963 sampai sekarang. Setelah lebih dari lima puluh tahun terjadinya pembunuhan dan kehancuran di Papua Barat, kini pengadu menyampaikan bahwa sudah waktunya bagi tindakan hukum internasional.

Pengadu mendesak PBB untuk secara resmi mengutuk Negara Indonesia karena melakukan pelanggaran hak asasi manusia sistemik terhadap rakyat Papua Barat. Diharapkan bahwa Dewan HAM akan melakukan penyelidikan fakta dan hukum menyeluruh yang mengarah ke bagian dari resolusi PBB yang mengecam pemerintah Indonesia. Selain itu, para pengadu berusaha untuk mendapatkan pengakuan atas hak-hak Papua Barat dan Deklarasi Kemerdekaan yang diproklamirkan pada 19 Oktober 2011. Juga, para pengadu berusaha untuk secara resmi mengadakan negosiasi formal antara Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federal Negara Papua Barat, dan transfer dari kekuasaan administratif dari bekas penjajah kepada yang berikut (pemerintah). Selain itu, PBB akan dipanggil untuk berfungsi sebagai mediator internasional.

Peluncuran Publik Kampanye Hukum

Adanya pengaduan tersebut akan menandai awal dari kampanye hukum yang berusaha untuk meningkatkan penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan masyarakat Papua Barat, serta mengakhiri kebijakan yang sedang berlangsung atas pelanggaran HAM sistematis yang dilakukan oleh negara Indonesia.

Pada tanggal 25 Juni pukul 2:00 sore bertempat di Kerkgebouw De Voorhof,Nieuwegein, pengacara HAM Göran Sluiter dari Badan Hukum Prakken d’Oliveira memberikan presentasi tentang tuntutan hukum dan kampanye hukum selanjutnya kepada masyarakat Papua yang berdomisili di Belanda.

General

The people of West Papua demand action against human rights violations

Press release: Foundation St. Legal Aids for the People of West Papua urges UN to condemn Indonesia for human rights violations

The Netherlands, June 24th 2016. Dutch version is to be found here, Indonesian version here.

The Foundation Legal Aid for the People of West Papua, assisted by the renowned Amsterdam-based human rights law firm Prakken D’Oliveira, has filed an official complaint to the United Nations Human Rights Council, on behalf of the Federal State Republic of West Papua (Negara Republik Federal Papua Barat) and its president Forkorus Yaboisembut, as well as on behalf of nineteen unnamed citizens of West Papua. The complaint details a series of vast and continuing human rights violations committed by the State of Indonesia against the people of West Papua.

Demand for legal action

A comprehensive historical and legal document, the complaint sets out a vast and varied array of human-rights abuses suffered by the West Papuan people from the moment of Indonesian annexation of West Papua in 1963 to the present day. After more than fifty years of death and destruction in West Papua, the complainants now submit that it is time for international legal action.

The complainants urge the UN to formally formally condemn the State of Indonesia for committing systemic human rights violations against the people of West Papua. It is hoped that the Human Rights Council will undertake a thorough factual and legal inquiry leading to the passage of a UN resolution condemning the Indonesian government. Additionally, the complainants strive for recognition of the rights of West Papua and the Declaration of Independence that was proclaimed on October 19th, 2011.

Also, the complainants strive for the initiation of formal negotiations between the Republic State of Indonesia and the Federal State Republic of West Papua, and a transfer from administrative power from the former to the latter. Additionally, The United Nations would be called upon to serve as an international mediator.

demand action now

Demand international legal action now – please share this image on Facebook.

Public launch of legal campaign 

The submission of the complaint will mark the beginning of a legal campaign that strives for improved self-determination and independence of the West Papuan community, as well as an end to the ongoing policy of systemic human rights violations committed by the state of Indonesia.

On June 25th, Human Rights lawyer Göran Sluiter of law agency Prakken D’Oliveira gave a presentation about the legal complaint and subsequent legal campaign to the Dutch Papuan community at kerkgebouw De Voorhof (Wiersdijk 8b) in Nieuwegein.

The entire legal complaint can be read or downloaded here.

Unfortunately, as with any complex legal inquiry, the path to potential relief from the Human Rights Council is an extremely long one—one that will be measured in years, not months. From the moment of filing to the moment of resolution, the complainants will be required to vigilantly advocate their case by conducting additional factual and legal research, making additional submissions to the Human Rights Council, lobbying potential partners, and generally raising awareness. If not accompanied by a robust and continuous campaign, the complaint will slowly slip through the UN’s bureaucratic cracks and eventually be forgotten. Your support is crucial.

Please consider supporting our campaign.

General

West-Papoea eist optreden VN tegen schendingen mensenrechten

Persbericht door de Stichting Legal Aid for the People of West Papua en advocatenkantoor Prakken D'Oliveira

Nederland, 24 juni 2016. English version is to be found here, Indonesian version here.

Het gerenommeerde advocatenkantoor Prakken D’Oliveira dient uitgebreide juridische klacht bij VN-Mensenrechtenraad, inzake mensenrechtenschendingen gepleegd door de staat van Indonesië jegens het volk van West Papoea.

De Stichting Rechtsbijstand voor de Bevolking van West Papua (Foundation Legal Aid for the People of West Papua), bijgestaan door het gerenommeerde Amsterdamse advocatenkantoor Prakken D’Oliveira, heeft een officiële klacht ingediend bij de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties namens de Federal State Republic of West Papua (Negara Republik Federale Papua Barat) en haar president Forkorus Yaboisembut, alsmede namens negentien naamloze burgers van West-Papoea.

demand action now

Help mee en roep op tot internationale juridische actie – deel deze afbeelding op Facebook

Oproep aan VN

De aanklacht is een uitgebreid en onderbouwd historisch en juridisch document, waarin een enorm en gevarieerd scala aan mensenrechtenschendingen wordt uiteengezet sinds het moment dat Indonesië West Papoea inlijfde na een democratisch schijnproces, volgend op de overdracht van deze voormalige Nederlandse kolonie door de Nederlandse regering aan Indonesië.

Na meer dan vijftig jaar van dood en verderf in West-Papoea, met aantallen slachtoffers waarvan de schattingen uiteenlopen tussen 100 duizend en 500 duizend, stellen de klagers dat het nu tijd is voor internationale juridische actie.

De Verenigde Naties worden opgeroepen om de systematische schendingen van de mensenrechten, gepleegd door Indonesië jegens de bevolking van West-Papoe in de periode tussen 1963 en het heden, formeel te veroordelen. De Mensenrechtenraad wordt opgeroepen om over te gaan tot een grondig feitelijk en juridisch onderzoek dat moet leiden tot formele veroordeling van Indonesië, alsmede tot een erkenning van de rechten van West Papoea en de Onafhankelijkheidsverklaring van 19 oktober 2011.

Ook wordt aangedrongen op formeel overleg tussen de Republic State of Indonesia (NKRI) en de Federal State Republic of West Papua (FSRWP), en wordt aangedrongen op een geleidelijke overdracht van uitvoerende macht van Indonesië naar West Papua. Tevens wordt de VN verzocht om hierin een formele intermediërende rol te vervullen.

Publieke lancering in Nieuwegein

De indiening van de klacht is het startschot van een juridische campagne die moet leiden tot vergroting van vrijheid en zelfbeschikking van de West-Papoea-Bevolking, alsmede tot een einde aan het permanente beleid van systematische mensenrechtenschendingen gepleegd door de staat van Indonesië.

Op 25 juni gaf mensenrechtenadvocaat Göran Sluiter van het advocatenkantoor Prakken D’Oliveira een presentatie over de aanklacht en de daaropvolgende juridische procedure aan geïnteresseerden, waaronder leden van de Nederlandse Papoea-gemeenschap, in kerkgebouw De Voorhof (Wiersdijk 8b) in Nieuwegein.

De volledige aanklacht kan hier worden gelezen of gedownload.

Deze aanklacht is het startschat van een jarenlange campagne, waarin zowel juridische strijd wordt geleverd als publiekelijke aandacht moet worden gezocht. Geef je om mensenrechten? Je hulp is belangrijk. Steun onze campagne.