General

Pacific Conference of Churches (Dewan Gereja – gereja Pasifik )mendukung tindakan hukum melawan Indonesia

Pacific Conference of Churches (Dewan Gereja-gereja Pasifik) akan mendukung tuntutan hukum formal kepada Dewan HAM PBB terhadap pelanggaran

Firma hukum HAM Prakken D’Oliveira di Belanda telah mengajukan tuntutan hukum resmi kepada Dewan HAM PBB, merinci serangkaian pelanggaran hak asasi manusia yang luas dan terus dilakukan oleh Negara Indonesia terhadap rakyat Papua Barat.

Sekretaris Jenderal PCC, Pendeta Francois Pihaatae, berada di Belanda bulan lalu dan mengatakan Yayasan Bantuan Hukum untuk Rakyat Papua Barat, dibantu oleh Firma Hukum ternama berbasis HAM di Amsterdam,Prakken D’Oliveira, telah mengajukan tuntutan resmi ke Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Tindakan itu diambil atas nama Negara Federal Republik Papua Barat dan Presidennya Forkorus Yaboisembut, serta 19 warga yang tidak disebutkan namanya dari Papua Barat.

Sebuah dokumen sejarah dan hukum yang komprehensif, telah menetapkan tuntutan terhadap beragam dan luasnya tindakan pelanggaran HAM yang diderita oleh rakyat Papua Barat mulai dari saat dianeksasi Papua Barat oleh Indonesia pada tahun 1963 sampai sekarang.
Setelah lebih dari lima puluh tahun terjadinya pembunuhan dan kehancuran di Papua Barat, kini pengadu menyampaikan bahwa sudah waktunya bagi tindakan hukum internasional.

Pengadu mendesak PBB untuk secara resmi mengutuk Negara Indonesia karena melakukan pelanggaran hak asasi manusia sistemik terhadap rakyat Papua Barat.
Diharapkan bahwa Dewan HAM akan melakukan penyelidikan fakta dan hukum menyeluruh yang mengarah ke bagian dari resolusi PBB yang mengecam pemerintah Indonesia. Selain itu, para pengadu berusaha untuk mendapatkan pengakuan atas hak-hak Papua Barat dan Deklarasi Kemerdekaan yang diproklamirkan pada 19 Oktober 2011.
Juga, para pengadu berusaha untuk secara resmi mengadakan negosiasi formal antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Federal Republik Papua Barat, dan transfer kekuasaan administratif dari bekas penjajah kepada yang berikut (pemerintah). Selain itu, PBB akan dipanggil untuk berfungsi sebagai mediator internasional.

Pihaate mengatakan pengajuan pengaduan menandai awal dari kampanye hukum untuk meningkatkan penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan masyarakat Papua Barat, serta mengakhiri kebijakan yang sedang berlangsung pelanggaran HAM sistemik yang dilakukan oleh Indonesia.

“Kami telah melihat tiga misi pencari fakta oleh PCC dan Gereja Katolik Roma untuk meninjau situasi di Papua Barat dalam tiga tahun terakhir dan laporan mereka adalah sama,” kata Pihaatae.

“Hak asasi manusia masih sedang disalahgunakan dan orang-orang menderita karena kekejaman yang dilakukan oleh pasukan keamanan dan kebijakan Indonesia terhadap restrukturisasi etnis.

“Jadi kami mendukung kerja yang dilakukan baru-baru ini di Belanda dan terus berdoa untuk orang-orang di Tanah Papua.”.

SOURCE: PCC/PACNEWS